Reaksi Israel atas Pembentukan Pemerintahan Nasional Bersatu Palestina

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dalam reaksinya atas perjanjian persatuan dan pembentukan pemerintahan nasional bersatu Palestina telah meluluskan pembangunan 1500 unit rumah baru di distrik Zionis Baitul Maqdis dan Tepi Barat.

Menurut laporan Koran Maariv, cetakan Israel, rencananya 1100 unit rumah baru ini akan dibangun di Tepi Barat dan 400 lainnya di Baitul Maqdis. Uri Ariel, menteri perumahan Israel yang bertanggung jawab melaksanakan proyek ini di kabinet Netanyahu menandaskan, ini merupakan pesan kepada pemerintahan nasional bersatu Palestina yang dikoordinir Mahmoud Abbas.

Sebelumnya, para wakil distrik Zionis di Tepi Barat dalam pertemuannya dengan Netanyahu menuntut dikeluarkannya ijin pembangunan distrik baru di bumi Palestina. Selain itu, rencananya perdana menteri Israel di sidang kabinat akan menyetujui usulan Naftali Bennett, ketua partai The Jewish Home, yang juga menjabat menteri ekonomi di kabinet Israel saat ini terkait penghentian proses pembebasan tawanan Palestina sebagai langkah lain menyikapi pembentukan pemerintahan nasional bersatu Palestina.

Pemerintahan nasional bersatu Palestina terdiri dari para menteri dari Hamas dan Fatah. Pemerintahan ini memulai kerjanya di saat mendapat penentangan keras dari Rezim Zionis Israel. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa dan Amerika Serikat menyambut pembentukan pemerintahan ini. Tentu saja sikap ini menuai kritik pedas dari Israel yang terus berusaha menjegal pembentukan pemerintahan nasional bersatu di Palestina.

Mahmoud Abbas, ketua Otorita Ramallah berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi nasional Palestina yang ditandatangani antara Hamas dan Fatah pada 23 April lalu telah mengumumkan pembentukan pemerintahan nasional bersatu pimpinan Rami Hamdallah. Abbas mengumumkan pemerintahan ini di Ramallah pada 2 Juni lalu dan anggota kabinetnya pun telah mengucapkan sumpah jabatan.

Tugas penting dari pemerintahan Rami Hamdallah adalah menghapus kendala politik, keamanan dan ekonomi di Jalur Gaza, mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan ketua Otorita Ramallah dan parlemen Palestina sebelum berakhirnya tahun 2014. Di sisi lain, Rezim Zionis Israel masih tetap mengobarkan instabilitas dan perpecahan di bumi pendudukan.

Perundingan damai antara delegasi Israel dan Palestina sejatinya pemberian kesempatan kepada Tel Aviv untuk melanjutkan proyek pembangunan distrik ilegal Zionis di bumi Palestina. Laju pertumbuhan distrik Zionis sebesar 123 persen di bumi Palestina pada tahun 2013 bila dibanding dengan tahun sebelumnya membenarkan hal ini bahwa selama dua dekade perundingan, proyek petinggi Tel Aviv ini semakin maju dan terus merambah jantung bumi Palestina.

Di tahun 2013 tercatat 2534 unit rumah dibangun di bumi Palestina. Pembangunan perumahan melalui perluasan distrik Zionis telah berhasil menghubungkan sejumlah distrik penting Israel di Tepi Barat dan Baitul Maqdis.

Bertepatan dengan pembentukan pemerintahan nasional bersatu Palestina dan tuntutan keanggotaan Palestina di sejumlah organisasi hukum internasional, kabinet Israel semakin kebingungan khususnya dengan sikapnya yang berencana membangun unit perumahan baru di bumi Palestina. Israel ingin secepatnya menguasai sisa-sisa wilayah Palestina di kesempatan yang ada ini.

Seluruh upaya pemerintahan nasional bersatu Palestina adalah menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih yang mampu menyampaikan tuntutan hukum dan hak rakyat Palestina dihadapan masyarakat internasional  serta membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan independen Palestina setelah 66 tahun penjajahan oleh Israel.

Seluruh kondisi ini membuat Netanyahu semakin khawatir atas dampak dari pembentukan pemerintahan nasional bersatu Palestina. Oleh karena itu, ultimatum pertama yang ia lontarkan kepada kabinet Rami Hamdallah adalah pembangunan 1500 unit rumah bari di Baitul Maqdis dan Tepi Barat.

Kebingungan Amerika Hadapi Transformasi Suriah

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry di Beirut, Lebanon kembali berbicara mengenai penyelesaian krisis Suriah melalui jalur damai.

Kerry tiba di Beirut dan berdialog dengan Perdana Menteri Lebanon, Tammam Salam, ia hadir di depan wartawan untuk jumpa pers. John Kerry dalam jumpa pers seraya mengisyaratkan dampak dari krisis Suriah terhadap Lebanon mengungkapkan, AS akan mendukung upaya untuk menyelesaikan krisis Suriah. Menlu AS menekankan, solusi politik merupakan solusi sejati untuk mengakhiri krisis Damaskus.

Seiring dengen meletusnya krisis Suriah pada Maret 2011 hingga penyelenggaraan pemilu presiden di Damaskus, pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan kontradiktif menyikapi krisis ini. Menlu AS di saat berbicara mengenai penyelesaian krisis Suriah melalui jalur diplomatik, bantuan Washington kepada kelompok bersenjata dan teroris memasuki fase baru. Pemerintah Amerika dengan transparan menyatakan akan menyerahkan bantuan militer kepada kelompok teroris di Suriah yang mereka istilahkan sebagai kelompok moderat. Dengan lawatan terbaru Ahmad Jarba, ketua Aliansi Nasional Anti Suriah ke Washington, kebijakan praktis dan tercantum AS dalam menyikapi krisis Suriah semakin kentara.

Amerika Serikat dalam kebijakan tercantum memanfaatkan semua peluang yang ada dan mencitrakan dirinya komitmen dengan solusi damai terhadap krisis Suriah, namun dalam kebijakan praktis serta untuk mencapai ambisinya, Gedung Putih memberikan senjata canggih kepada kelompok teroris di Suriah. Tujuan utama pendukung kelompok teroris di Suriah adalah menggulingkan Bashar  al-Assad.

Barack Obama, presiden Amerika Serikat baru-baru ini saat berbicara di Akademi Militer West Point dengan transparan mengakui komitmen untuk meningkatkan dukungan terhadap kelompok anti Suriah. Carl Levin, ketua Komisi Angkatan Bersanjata di Senat AS juga mengusulkan undang-undang untuk memberikan kebebasan bagi militer Amerika untuk memberi pelatihan dan perlengkapan militer kepada kelompok anti Suriah.

Selain bantuan senjata Washington kepada kelompok teroris di Suriah dan pelatihan mereka, pemerintah AS dalam aksi gandanya di bidang perang anti terorisme juga memberi bantuan senilai 27 juta dolar kepada Aliansi Nasional Anti Suriah. Untuk menjustifikasi bantuan militer dan finansialnya kepada kelompok teroris Suriah, Amerika membagi kelompok teroris menjadi radikal dan moderat. Klasifikasi kelompok teororis ini muncul di saat kelompok teroris yang merajalela di Suriah mengalami banyak kekalahan dari militer Damaskus dan dalam kondisi putus asa.

Berbagai kelompok teroris dalam beberapa bulan terakhir semakin terjepit karena tidak mampu menghadapi serangan militer Suriah. Kondisi ini membuat mereka bentrok dengan sesamanya.

Seiring dengan keberhasilan militer Suriah dalam melawan brutalitas teroris, pemilu presiden di negara ini digelar dengan sambutan besar dari rakyat. Warga Suriah kembali mempercayakan tampuk pimpinan negara mereka kepada Bashar al-Assad. Partisipasi luas dan patut dipuji warga Suriah dalam pilpres membuat pendukung teroris mati kutu.

Pemilu presiden Suriah menunjukkan bahwa kebijakan tercantum dan praktis dalam menyikapi transformasi Damaskus harus didasarkan pada realita dan sekedar mengumbar pernyataan dukungan terhadap penyelesaian damai terhadap krisis Suriah tidak akan mampu membuat Amerika benar-benar berada dalam jalur demokrasi di dalam kubu sejati yang pro solusi diplomasi bagi krisis Suriah.

 

Kelompok Teroris Suriah Saling Serang, Ribuan Tewas

Bentrokan berdarah antar anggota kelompok teroris Suriah hingga kini terus berlanjut.

Baku tembak antara milisi teroris Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) dan sesama kelompok teroris lainnya, termasuk Front Al Nushra di Suriah setidaknya menewaskan 45 orang.

Baku tembak  yang terus berlanjut  di wilayah timur Suriah menewaskan 17 anggota milisi teroris Front Al-Nushra, dan 28 anggota ISIS.

Organisasi HAM Suriah melaporkan, sejak Januari hingga kini bentrokan berdarah antar sesama kelompok teroris di negara Arab itu telah menewaskan sekitar enam ribu orang.

Bentrokan antar sesama teroris di Suriah, terutama antara ISIS dan Front al-Nushra dipicu masalah perebutan wilayah kekuasaan.

 

Hamas Dukung Pemerintahan Persatuan Palestina

Anggota senior biro politik Hamas menegaskan dukungannya terhadap kabinet persatuan nasional Palestina.

Khalil Al-Hayah dalam konferensi pers  mengatakan, Hamas mengakhiri friksi dan mengambil langkah bagi terbentuknya persatuan Palestina dan penyempurnaan program pembebasan tanah dan tempat suci dari penjajahan rezim Zionis.

Ahmad Yusuf, pejabat Hamas lainnya menyerukan kepada semua pihak di Palestina untuk bersabar.

“Terwujudnya rekonsiliasi nasional final membutuhkan waktu, sebab baru sepekan berlalu setelah terbentuknya pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina, ” tegasnya.

 

PBB Kecam Serangan Teror terhadap Muslim Syiah di Pakistan

Sekretaris Jenderal PBB mengecam serangan teror terhadap warga Muslim Syiah Pakistan di Provinsi Sistan Baluchestan yang menurut keterangan pemerintah lokal menewaskan sedikitnya 24 orang.

Kantor berita Perancis  melaporkan, Sekjen PBB,  memperingatkan peningkatan tiba-tiba kekerasan di Pakistan dan mengutuk serangan teror ke bandara internasional Pakistan di Karachi yang menewaskan 30 orang.

Sekjen PBB juga meminta pemerintah Pakistan untuk melakukan investigasi atas serangan-serangan teror dan mengatasi ekstremisme.

Beberapa sumber media mengabarkan, korban tewas dalam serangan teror yang dilakukan pada  iring-iringan bus pembawa para peziarah Syiah di Sistan Baluchestan, berjumlah 30 orang.

 

 

SABDA SAYYIDINA ALI BIN ABI THALIB KW

TENTANG PEMERINTAHAN

 

Dengan Asma Allah yang Mahakasih dan Mahasayang

“Pemerintahan orang-orang mulia termasuk keberuntungan paling utama,

sementara pemerintahan orang-orang tercela adalah kehinaan bagi orang-orang mulia  .”

“Kemunduran suatu pemerintahan terangkum dalam empat hal, yaitu

menyia-nyiakan prinsip-prinsip (ushul), berpegang pada cabang-cabang,

mendahulukan orang-orang hina, dan mengakhirkan orang-orang mulia.”

“Dan yang paling besar diwajibkan Allah Yang Mahasuci di antara hak-hak itu

adalah hak seorang penguasa terhadap rakyat dan hak rakyat terhadap penguasa.

Jika rakyat telah melaksanakan kewajibannya terhadap penguasa, dan seorang

penguasa telah melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat, maka menjadi kuatlah

kebenaran itu di tengah-tengah mereka, berjalanlah aturan agama, dan menjadi

luruslah rambu-rambu keadilan. Maka, menjadi baiklah zaman itu dan dapat

diharapkan pula kelanggengan pemerintahan itu, dan musuh pun kehilangan

harapan (untuk melakukan penyerangan).”

 “Jadikanlah agama sebagai benteng negaramu dan syukur sebagai pemelihara

kenikmatanmu. Sungguh setiap negara yang terjaga oleh agama tak akan

terkalahkan, dan setiap kenikmatan yang terpelihara oleh syukur tak akan tercabut.”

“Di antara tanda-tanda (sebuah) negara yang membangun adalah

penjagaannya atas segala perkara.”

“Tiada benteng yang lebih kuat bagi pemerintahan dari keadilan.”

Dengan rahmat-Mu

Wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi

          Ya Arhamar Rahimin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: