Krisis Palestina dan Perilaku Kontradiktif Amerika Serikat

Amerika Serikat yang mendukung penuh Rezim Zionis Israel melakukan konspirasi baru dengan mengusulkan kembali kepada Otorita Ramallah untuk menggelar perundingan damai dengan Tel Aviv.

Para petinggi Amerika Serikat baru-baru ini dalam pertemuannya dengan petinggi Otorita Ramallah kepada mereka menyatakan, “Washington siap melakukan langkah-langkah baru untuk membuka kembali perundingan damai antara Palestina dan Israel.”

 Era baru langkah Amerika menghidupkan kembali proses perundingan damai Timur Tengah dan mendorong Otorita Ramallah untuk bersedia kembali ke meja perundingan dengan Israel dilakukan di saat rezim ilegal ini terus melanjutkan kebijakan arogansinya dan brutalitasnya di wilayah Palestina. Sementara itu, kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dilakukan dengan lampu hijau Amerika Serikat dan masalah ini menimbulkan gelombang protes opini publik.

 Dalam kondisi seperti ini, petinggi AS mengajukan dimulainya perundingan damai dan berusaha mencitrakan dirinya bersikap netral di krisis Palestina.Padahal Washington selama ini terkenal sebagai pendukung utama Tel Aviv baik dari sektor ekonomi, militer dan politik.Tak hanya itu, AS juga menentang keras terealisasinya hak-hak bangsa Palestina dan kejahatan Washington terhadap rakyat Palestina tidak kalah dengan Israel.

 Sikap pura-pura Amerika yang menghendaki perdamaian di Timur Tengah tidak selaras dengan arogansi Rezim Zionis yang didukungnya.Pasalnya Tel Aviv dengan brutalitasnya selama ini tidak tampak sebagai pihak yang menghendaki perdamaian.

 Militeralisasi Amerika Serikat di kawasan dan pergerakan militernya serta ancaman perang yang dikobarkan Israel secara praktis membuat iklim yang menguasai kawasan kian memanas dan lebih condong ke peperangan.

 Langkah-langkah Amerika menunjukkan bahwa kebijakan negara adidaya ini sangat kontradiktif.Hal ini juga menunjukkan berlanjutnya kebingungan kebijakan luar negeri Gedung Putih khususnya di Timur Tengah. Masalah ini juga menunjukkan bahwa baik AS maupun Israel tidak serius di proses perdamaian. Di luarnya saja mereka menampakkan usaha untuk berdamai dan hanya mencari tujuan tertentu di isu perdamaian dengan Palestina.

 Pengalaman selama ini atas kinerja petinggi Amerika dan Israel menunjukkan bahwa di tingkat makro keduanya tengah berusaha memajukan kebijakan arogannya di kawasan dan mengokohkan posisi rezim ilegal melalui proses perdamaian dengan Palestina. Israel sendiri hanya mencari konsesi lebih dari Palestina melalui perjanjian damai serta meningkatkan arogansinya di kawasan.

 Menyimak proses perdamaian di Timur Tengah dapat dipahami bahwa proses ini tidak adil. Lebih dari itu, isu perdamaian ini bukan ditujukan untuk menciptakan perdamaian di kawasan, namun sebagai peluang untuk memajukan kebijakan Barat dan Israel.

 Dengan demikian berlanjutnya proses perdamaian hanya akan berdampak buruk bagi Palestina. Oleh karena itu, rakyat Palestina mengharapkan Otorita Ramallah merenungi kinerjanya selama ini dan menolak proses perdamaian dengan Israel. Meski Otorita Ramallah menentukan syarat penghentian pembangunan distrik zionis dan pembetukan negara independen Palestina untuk berunding dengan Israel, namun rakyat Palestina menilainya masih belum cukup.

 Rakyat Palestina meyakini sikap seperti ini sebagai upaya Otorita Ramallah untuk mengambil konsesi lebih dari Israel melalui perundingan damai. Padahal setelah 20 tahun sejak dimulainya proses perdamaian di Timur Tengah tidak ada hasil yang nyata kecuali eskalasi arogansi Israel dan musnahnya hak-hak bangsa Palestina.

PBB Desak Israel Batalkan Pembangunan Pemukiman Baru

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menyerukan rezim Zionis Israel membatalkan rencana pembangunan pemukiman baru di Timur al-Quds dan Tepi Barat yang diduduki.

Hal itu disampaikan Ban dalam sebuah konferensi pers.

 Ia mengatakan, pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki dapat menjadi “pukulan yang hampir fatal” untuk perundingan Israel dan Palestina di masa mendatang.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PBB untuk urusan politik Jeffrey Feltman kepada Dewan Keamanan mengatakan, pembangunan pemukiman Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

 “Kami sangat mendesak Israel untuk memperhatikan seruan internasional guna membatalkan rencana ini,” imbuhnya.

 Tel Aviv telah mengeluarkan tender untuk pembangunan1048 unit pemukiman baru di Har Homa di Timur al-Quds dan di Beitar, Givat Zeev, dan Efrat di Tepi Barat yang diduduki.

 Palestina mengancam akan mengadukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas keputusannya itu.

Sebuah LSM Israel mengatakan, pihak berwenang Tel Aviv telah memberikan lampu hijau untuk pembangunan unit pemukiman baru di Givat Hamatos, sebuah desa yang terletak di selatan al-Quds.

Palestina Mengancam akan Tuntut Israel di ICC

Palestina mengancam akan mengadukan rezim Zionis Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas keputusan terbarunya untuk membangun ribuan unit pemukiman ilegal di wilayah yang diduduki.

“Intensifikasi aktivitas pemukiman dan semua tindakan Israel, dari pembunuhan hingga penangkapan, mendorong kami untuk mempercepat langkah kami ke Mahkamah Pidana Internasional,” kata Mohammed Shetayyeh , negosiator Otorita Ramallah kepada AFP seperti dikutip Press TV.

 Statemen tersebut muncul menyusul pernyataan Israel bahwa pihaknya berencana membangun lebih dari 2600 unit pemukiman baru di dekat al-Quds.

Sebuah LSM Israel mengatakan, pihak berwenang Tel Aviv telah memberikan lampu hijau untuk pembangunan unit pemukiman baru di Givat Hamatos, sebuah desa yang terletak di selatan al-Quds.

Israel meningkatkan kegiatan pembangunan pemukiman ilegal setelah peningkatan status Palestina sebagai negara pengamat di PBB pada sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada tanggal 29 November.

Pada tanggal 30 November, Tel Aviv menyetujui rencana untuk membangun lebih dari 3000 unit pemukiman di Timur al-Qudsdan Tepi Barat yang diduduki dan pada tanggal 3 Desember, Israel mengumumkan bahwa untuk tahap awal pihaknya akan membangun 1600 pemukiman ilegal baru di Timur al-Quds.

 

Analis: Rezim Al Khalifa harus Penuhi Tuntutan Rakyat Bahrain

Seorang analis politik Lebanon mengatakan, rezim monarki Bahrain harus memenuhi tuntutan rakyatnya dalam rangka mengatasi krisis yang sedang terjadi di negara ini.

“Tidak ada pemecahan masalah akan muncul kecuali pemerintah Bahrain menuruti tuntutan rakyat negara ini,” kata Redwan Rizk kepada Press TV.

 Ia menambahkan, para pengunjuk rasa Bahrain hanya menuntut hak-hak dasar sipil mereka setelah menderita berbagai diskriminasi sangat parah selama beberapa dekade.
Menurut Rizk, meski penumpasan brutal terhadap pemrotes dilakukan oleh pasukan keamanan Bahrain dan didukung militer ArabSaudi, namun rezim Al Khalifa telah berada di bawah tekanan besar.

“Pada akhirnya, saya yakin mereka akan memenuhi tuntutan rakyat Bahrain,” pungkasnya. 

Sejak pertengahan Februari 2011, protes damai warga Bahrain direaksi keras oleh aparat keamanan.

Pasukan keamanan Bahrain dibantu oleh militer Saudi menumpas demonstran dengan kekerasan sehingga menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan lainya terluka.

Pasukan keamanan juga menangkap ratusan pendemo termasuk para dokter dan perawat.

Meski rezim Al Khalifa melarang demonstrasi, tetapi warga Bahrain tidak mengindahkannya dan tetap berjuang menuntut kebebasan dan reformasi serta diakhirinya diskriminasi di negara mereka.

 

Masa Depan Mesir di Tengah Kekalutan                                         

                                              

Di tengah-tengah kekalutan dan ketegangan baru di Mesir, angogta Majelis Konstituante negara ini, menggelar sidang membahas draf undang-udang dasar baru.Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan mayoritas anggota majelis terhadap 234 pasal yang diusulkan di draf UUD baru. Rencananya draf ini akan segera diserahkan kepada Presiden Muhammad Mursi sehingga ia akan menentukan referendum terkait draf tersebut.

Diprediksikan bahwa selama dua pekan mendatang nasib UUD baru Mesir akan jelas, namun poin penting adalah kondisi yang ada di Mesir saat ini. Dari satu sisi, iklim dalam negeri Mesir kini semakin keruh dan di sisi lain, Mahkamah Konstitusi negara ini rencanya pada 2 Desember 2012 akan bersidang mengkaji legalitas majelis konstituante.

Mahkamah Kosntitusi Mesir sebelumnya menyatakan bahwa legalitas Majelis Konstituante dipertanyakan setelah seperempat anggotanya keluar, namun Mursi pekan lalu melalui sebuah dekritnya selain membatalkan pembubaran majelis ini juga menekankan bahwa keputusannya tidak dapat diganggu-gugat serta pengadilan tidak berwenang melanggarnya.

Beberapa hari lalu, Majelis Konstituante menyelesaikan dengan cepat penyusunan draf UUD dan hari Kamis (29/11) telah memulai voting sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menyerahkannya kepada presiden sebelum 2 Desember. Membela keputusan terakhirnya, Mursi menegaskan, langkah ini ditujukan untuk memajukan proses politik di Mesir.

Kubu pro Mursi menilai suksesnya penyusunan draf UUD sebagai langkah awal untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di negara ini.Mereka dengan sikapnya ini berusaha membela keputusan Mursi dalam membatalkan pembubaran Majelis Konstituante.Namun tak boleh dilupakan bahwa Mesir saat ini berada dalam kondisi sangat sensitif.Masyarakat Mesir terdiri dari sekumpulan ideologi dan pandangan politik yang beragam.

Saat ini terdapat sejumlah kubu dan gerakan yang aktif di Mesir dan sikap mereka dapat menyulut api dalam sekam. Transformasi terbaru di Mesir juga menjadi peluang bagi kelompok radikal dan anti revolusi.

Sejumlah tokoh oposisi juga memanfaatkan iklim yang ada dan menyebut keputusan terbaru Mursi sebagai upayanya untuk menambah wewenang presiden.Kubu anti Mursi ini berusaha menuding Mursi menyeleweng dari cita-cita revolusi dengan membandingkan kondisi Kairo saat ini dengan era mantan diktator Hosni Mubarak.

Saat ini kondisi di Mesir telah menjadi ajang bentrokan antara kubu pro dan kontra Mursi.Dengan sendirinya pasar isu pun kian menjamur dan setiap kebijakan pemerintah atau lembaga politik negara ini ditafsirkan secara beragam oleh berbagai kelompok politik negara ini.

Oleh karena itu, di suasana seperti ini yang paling urgen adalah kewaspadaan pemerintah Mesir.Khususnya persatuan nasional tengah terancam. Dan jika tidak ada langkah serius dan rasional dari Kairo serta partai politik berpengaruh di negara ini maka akan muncul krisis serius dan cita-cita revolusi rakyat pun akan musnah akibat kerusuhan dan krisis politik.

HIRIZ SAYYIDINA HUSAIN BIN ALI

 Dengan Asma Allah yang Mahakasih dan Mahasayang

       Wahai Yang Mahakekal, Wahai Yang Mahaabadi

Wahai Yang Mahahidup, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri

Wahai Yang Menghilangkan kesedihan, Wahai Yang Melapangkan duka

Wahai Yang Mengutus para rasul, Wahai Yang Menepati Janji

Ya Allah,

 jika di sisi-Mu ada keridhaan dan kecintaanku,

maka ampunilah aku dan orang yang mengikutiku,

dari saudara-saudaraku dan pengikut-pengikutku

Baikkanlah apa yang ada dalam sulbiku.

Wahai Yang Terkasih dari yang mengasihi

Shalawat Allah pada junjungan kami,

Muhammad dan keluarganya seluruhnya

Dengan rahmat-Mu

Wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi

             Ya Arhamar Rahimin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: