Konferensi Internasional Persatuan Islam Dibuka di Tehran

Sekjen Forum Internasional Pendekatan Antar-Mazhab Islam (FIPMI), Ayatullah Mohsen Araki dalam pidatonya pada upacara pembukaan Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-27 di Tehran, menggarisbawahi peran Al-Quran dalam memajukan persatuan di tengah umat Islam.

 Menurut laporan situs berita ISNA, Ayatullah Araki pada kesempatan itu mengucapkan selamat atas Pekan Persatuan Islam, kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Imam Jakfar Shadiq  kepada semua Muslim di seluruh dunia.

“Saya berharap pertemuan ini dapat mengambil langkah-langkah untuk melawan perpecahan, takfiri dan teror, yang dihadapi oleh dunia Islam saat ini. Semoga kita dapat melawan gerakan berbahaya dan anti-kemanusiaan itu serta membuka jalan bagi perdamaian umat manusia,” tambahnya.

Ayatullah Araki juga menyuarakan harapan bahwa konferensi itu dapat mengambil langkah efektif dalam menggagalkan skenario musuh. Menurutnya, skenario musuh dan konflik sektarian bertujuan untuk merusak persatuan dan solidaritas kaum Muslim.

“Saya berharap pertemuan ini akan memberikan landasan untuk memperkuat dan memperkaya persatuan di kalangan umat Islam,” tegasnya. “Allah SWT telah menetapkan Islam sebagai agama persatuan.”

Seraya menyinggung pendudukan Palestina oleh rezim Zionis Israel, Ayatullah Araki menegaskan, penguatan persatuan Islam dapat menjadi cara untuk membebaskan tanah pendudukan Palestina dari Zionis.

Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-27 diselenggarakan di ibukota Iran mulai tanggal 17-19 Januari 2014. Konferensi ini fokus pada Al-Quran dan perannya dalam memperkuat solidaritas di antara umat Islam serta isu Palestina.

Sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim dari negara-negara dunia seperti, Indonesia, Malaysia, Rusia, Yunani, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Thailand, Suriah, Aljazair, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Uganda, Tunisia, Belanda, Qatar, Yaman dan Mesir, hadir dalam pertemuan tersebut.

Hizbullah Kembali Serukan Persatuan Nasional

Gerakan Perlawanan Hizbullah kembali menyerukan persatuan nasional pasca pemboman yang menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai lebih dari 77 lainnya di Beirut selatan.

Pernyataan itu diutarakan oleh Sheikh Naim Qassem, wakil sekretaris jenderal gerakan perlawanan Libanon, dan menyerukan pemahaman politik serta pembentukan kabinet persatuan nasional secepatnya untuk menghindari kehancuran Libanon.

“Pengeboman kriminal yang terjadi di Dahieh adalah bagian dari rangkaian dan kita tidak bisa mengatasi hal itu sebagai tindakan terpisah atau istimewa,” kata Qassem dan menambahkan, “Pemboman itu menargetkan warga biasa dan bukan Hizbullah”.

“Hizbullah tidak akan melontarkan tuduhan dan tidak akan menanggapi tuduhan,” tegasnya, dan memperingatkan, “semua orang akan minum dari cawan pahit dari skema kriminal dan respon harus dilakukan melalui pemahaman politik dan pembentukan cepat dari kabinet persatuan nasional.

“Kami tertarik pada stabilitas dan keamanan negara, dan kami tidak akan menghiraukan laporan tergesa-gesa dari beberapa pihak. Negara ini bukanlah sebuah peternakan bagi siapa saja, dan tidak ada yang bisa menghilangkan yang lain,” tegas orang nomer dua di Hizbullah itu.

“Libanon akan menuju kehancuran jika tidak ada pemahaman politik.”

“Kita tidak dapat menyelamatkannya jika kita tidak merapatkan barisan.

“Jika beberapa pihak tidak mau mengakui hal ini, itu berarti bahwa mereka akan menyeret negara ke dalam kehancuran,” tegas Qassem.

Sebelumnya, sedikitnya lima orang tewas dan 77 lainnya luka-luka dalam serangan bom mobil yang mengguncang pinggiran selatan Beirut Haret Hreik, sebuah wilayah yang meruoakan benteng Hizbullah.

Gedung Putih Tolak Sanksi Baru terhadap Iran

Juru bicara Gedung Putih mengatakan, pemberlakuan segala bentuk sanksi baru terhadap Republik Islam Iran akan menjadi penghalang penyelesaian damai isu nuklir negara tersebut.

Jay Carney  menandaskan, Gedung Putih menolak tuntutan sejumlah anggota Senat Amerika Serikat untuk menerapkan sanksi baru terhadap Iran. Demikian dilaporkan Al-Alam.

“Kami menolak tuntutan sejumlah anggota Senat untuk memberlakukan sanksi-sanksi baru meskipun penerapan sanksi-sanksi itu ditangguhkan selama beberapa bulan,” ujarnya.

Carney menambahkan, jika kita memberlakukan embargo baru dan menangguhkannya, maka Iran dan mitra-mitra internasionl AS akan memandang kita sebagai orang-orang yang masuk negosiasi dengan itikad buruk.

Paus Fransiskus Serukan Masyarakat Internasional Akhiri Konflik

Paus Fransiskus dalam pesan di Tahun Baru mengimbau masyarakat dunia untuk mengakhiri konflik, perang dan ketidakadilan.

Pesan tersebut disampaikan Paus Fransiskus dalam pidatonya di depan ribuan orang di alun-alun Saint Peter di Vatikan.

Paus mendesak dunia untuk mendengarkan “tangisan untuk perdamaian” dari penderitaan masyarakat.

Ia mengatakan, terlalu banyak sikap tidak peduli terhadap perang, kekerasan dan ketidakadilan.

“Setiap orang harus berkomitmen untuk membangun masyarakat yang benar-benar adil dan peduli,” tegasnya.

Vatikan diharapkan untuk membuat perubahan nyata pada tahun 2014 di tengah serangkaian skandal yang menghantam gereja Katolik Roma.

Sebelumnya, Paus Fransiskus telah menunjuk komisi untuk memberikan nasihat tentang bagaimana membangun kembali Vatikan yang dilanda skandal dan bagaimana menangani berbagai skandal pelecehan seksual di gereja.

Bulan lalu, Paus Fransiskus sepakat untuk membentuk sebuah panel ahli untuk menasihati Vatikan guna melindungi anak-anak dari pendeta pedofil dan membantu korban pelecehan.
Keputusannya itu diambil setelah Vatikan dikritik atas tanggapannya terhadap Konvensi PBB tentang hak-hak Anak.

Gereja Katolik Roma telah dilanda sejumlah kasus di Amerika Serikat dan Eropa dalam beberapa tahun terakhir dan dituduh telah menutup-nutupi pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh para pendeta untuk melindungi para pedofil dan reputasi Vatikan.

Lebih dari 4.000 pendeta AS dilaporkan telah menghadapi tuduhan pelecehan seksual sejak tahun 1950, dalam kasus yang melibatkan lebih dari 10.000 anak-anak.

Australia Minta Maaf, Indonesia Minta Jaminan

Pemerintah Australia telah meminta maaf kepada Indonesia atas tindakan kapal patroli pengamanan perbatasan Angkatan Laut Negeri Kanguru yang sengaja memasuki wilayah perairan Tanah Air saat menghalau dan mengembalikan kapal para pencari suaka.

Meski demikian, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM telah mengeluarkan pernyataan untuk meningkatkan patroli maritim di wilayah-wilayah yang potensial menyusul pelanggaran teritorial yang dilakukan otoritas Australia.

Pelanggaran telah menjadi masalah lain dari pertikaian dipolomatik Jakarta-Canberra setelah skandal penyadapan yang dilakukan intelijen ‘Negeri Kanguru’ terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negera Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Atas skandal itu, Indonesia menarik Dubes Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra.

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menuntut Pemerintah Australia memberikan jaminan tidak akan melanggar kedaulatan Indonesia lagi.

Menanggapi permintaan maaf Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison, Deputi VII Menko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur), Marsda TNI Agus Barnas menyatakan, pemerintah Indonesia mengecam dan menolak pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Australia.

Agus menegaskan Indonesia menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran wilayah dengan alasan apapun merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua Negara. “Pemerintah Indonesia menuntut agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” kata Agus di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menyatakan, Indonesia memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB.

“Oleh karena itu, Indonesia menuntut pihak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi dan jaminan bahwa pelanggaran keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia tidak terulang kembali,” imbuhnya.

Indonesia, lanjut Agus, akan meningkatkan intensitas patroli keamanan laut di daerah-daerah yang potensial terjadi pelanggaran wilayah dan kedaulatan. Patroli juga sebagai antisipasi menyikapi maraknya kegiatan illegal migran.

“Sekarang ada dua kapal patroli, yaitu KRI tipe fast boat patrol, home basenya di Kupang. Akhir bulan ini satu freegart yang akan ke sana dan kita juga ada radar TNI AU di Kupang,” tandasnya.

Mufti Agung: Negara Muslim harus Membela Suriah

Mufti Agung Suriah, Sheikh Ahmad Badreddin Hassoun menyeru dunia Islam untuk tidak mempercayai berita yang disebarkan oleh media-media Barat terkait Suriah dan mendesak negara-negara Muslim untuk membantu Suriah seperti yang dilakukan oleh Iran.

Dalam pidatonya pada Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-27 di Tehran, Sheikh Hassoun menyinggung permusuhan Barat terhadap Damaskus dan Tehran, dan mengatakan Suriah dan Iran sedang dihukum karena mendukung muqawamah.

Menurutnya, dunia Islam berada di era paling sensitif dari sejarah umat Islam dan semua pihak harus memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum Muslim dan berusaha menemukan solusinya.

Sheikh Hassoun menilai sikap Republik Islam Iran terhadap bangsa-bangsa tertindas Suriah, Palestina dan Irak dapat menjadi teladan bagi bangsa Arab dan Islam.

Seraya menjelaskan bahwa berbagai etnis dan suku di Suriah hidup berdampingan secara harmonis, Sheikh Hassoun menambahkan, bangsa Suriah sedang berjuang menghadapi 86 negara yang telah mempersenjatai pemberontak.

“Kami tidak percaya pada Hilal Syiah atau Qamar Sunni, tapi kami beriman kepada Rasulullah SAW, Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi, yang menunjukkan jalan kebahagiaan kita,” ujar ulama Sunni ini.

Menurutnya, bangsa Suriah dalam masalah kepemimpinan adalah Syiah dan dalam urusan agama adalah Sunni. “Kami tidak akan pernah tercerai-berai,” tegasnya.

Sheikh Hassoun menuturkan, kebanyakan Al-Quran yang tersebar di dunia berasal dari Suriah dan negara itu memiliki banyak pusat pendidikan agama Islam. “Suriah dan Iran sedang dihukum karena mendukung perlawanan,” tambahnya.

OKI Cari Solusi Nasib Muslim Rohingya

Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Ekmeleddin Ihsanoglu pada akhir kunjungannya ke Myanmar, mengkonfirmasikan bantuan blok tersebut ke Muslim Rohingya.

Dia dan delegasi OKI telah menyelesaikan tur tiga hari ke Myanmar yang termasuk pembicaraan dengan Presiden Thein Sein, para menteri, kelompok agama, dan badan-badan PBB.

Ihsanoglu bergabung dengan perwakilan dari Turki, Malaysia, Indonesia, Djibouti, Arab Saudi dan Bangladesh selama kunjungan ke Myanmar untuk membahas kekerasan sektarian terhadap minoritas Muslim dengan para pejabat tinggi pemerintah.

OKI mendukung langkah-langkah pemerintah Naypyidaw untuk menciptakan perdamaian di antara kelompok etnis dan agama di Myanmar. Ihsanoglu menilai pendekatan itu sebagai mukaddimah untuk rekonsiliasi nasional.

Ihsanoglu mengapresiasi upaya-upaya pemerintah Myanmar untuk mewujudkan perdamaian. Namun, ia menganggap Myanmar bertanggung jawab untuk melindungi warga sipil dari kekerasan guna memastikan adanya penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan kebebasan politik terkait Muslim Rohingya.

Delegasi OKI mengadakan pertemuan tiga jam dengan Wakil Presiden Myanmar Sai Mauk Kham dan mengangkat isu situasi kemanusiaan di Myanmar serta harapan OKI dan dunia Muslim dari pemerintah Naypyidaw mengenai serangan terhadap komunitas Muslim.

Muslim Rohingya selama beberapa dekade mengalami perlakuan diskriminatif dan kebijakan eksklusif pemerintah. Mereka juga dibatasi akses ke pendidikan dan pekerjaan dan bahkan tidak diberikan kewarganegaraan.

Muslim Rohingya sangat rentan terhadap tindak kekerasan, penganiayaan, pengusiran, dan pemindahanpaksa. Ratusan dari mereka diyakini telah tewas dan ribuan mengungsi akibat serangan oleh ekstrimis Budha yang didukung pemerintah.

OKI mendesak Myanmar untuk terus mereformasi konstitusi, yang akan memenuhi aspirasi etnis minoritas di negara tersebut.

PBB juga menyeru pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kebijakan represif terhadap Muslim Rohingya dan memberi pengakuan resmi terhadap hak-hak mereka. PBB memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Muslim di Myanmar mengancam proses reformasi ekonomi dan politik di negara itu.

Pelapor Khusus PBB tentang Situasi HAM di Myanmar, Tomas Ojea Quintana pada Kamis lalu, memperingatkan terhadap munculnya sentimen anti-Muslim di Myanmar.

Quintana menambahkan bahwa pemerintah Myanmar perlu berbuat lebih banyak untuk mencegah penyebaran pandangan diskriminatif dan melindungi etnis minoritas yang rentan.

Tentu saja, Muslim dunia menaruh harapan besar kepada OKI yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa dunia Islam.

Dalam hal ini, OKI telah berkali-kali mengambil sikap tegas terhadap aksi penindasan di Myanmar. Organisasi ini juga meminta negara-negara anggota ASEAN untuk membela hak-hak Muslim Rohingya.

Teroris Termuda Saudi Masuk ke Suriah

Sumber-sumber pemberitaan Suriah mengkonfirmasikan masuknya teroris termuda dari Arab Saudi ke Suriah. Teroris bernama Abdullah Al-Shemri, beberapa waktu lalu masuk ke Suriah dan setelah bergabung dengan kelompok Salafi-Takfiri, dia mendapat julukan Abul Mu’taz Al-Jazri. Dia baru berusia 16 tahun dan menjadi teroris Arab Saudi termuda yang berperang melawan pemerintahan sah Bashar Al-Assad.

Lieberman: Rudal-rudal Suriah Hanya Diarahkan ke Israel

Menteri Luar Negeri rezim Zionis Israel mengumumkan, Tel Aviv hanya akan melakukan intervensi di Suriah jika Damaskus bermaksud menyerahkan senjata-senjata mutakhirnya kepada Hizbullah, Lebanon.

Russia Al Youm seperti dikutip Tasnim News  melaporkan, Avigdor Lieberman, Menlu Israel mengatakan, Tel Aviv khawatir Suriah akan menggunakan rudal-rudal Rusia, Yakhont dan S-300 untuk menyerangnya.

Dalam wawancara khususnya dengan Radio Voice of Moscow, Lieberman menjelaskan, rudal-rudal Yakhont dan S-300 tidak bisa digunakan dalam perang internal Suriah untuk menghancurkan militan Al-Qaeda, akan tetapi itu bisa digunakan untuk menyerang Israel.

Menlu Israel menuturkan, “Kami akan mengintervensi Suriah jika negara itu bermaksud menyerahkan rudal-rudal mutakhirnya kepada Hizbullah.”

Ia melanjutkan, “Israel tidak bermaksud ikut campur dalam perang Suriah. Kami terus mengamati kondisi dan transformasi yang terjadi di Suriah namun tidak bermaksud melakukan intervensi di sana.”

Menurut Lieberman satu-satunya faktor penyebab intervensi Israel ke Suriah adalah upaya Damaskus untuk menyerahkan senjatanya kepada Hizbullah sehingga merubah perimbangan kekuatan Tel Aviv dan Hizbullah.

Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada “opsi tepat” untuk mengganti pemerintahan berkuasa Suriah.

Terkait pemusnahan senjata kimia Suriah, Lieberman mengatakan, “Israel berterimakasih atas upaya-upaya Suriah dalam masalah ini dan kesepakatan soal pemusnahan senjata kimia Suriah, yang merupakan ancaman terbesar negara itu.”

Komisi HAM Malaysia Usulkan Dialog Sunni-Syiah di Negara itu

Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) ingin agar dialog antara Muslim Ahlu Sunnah, mayoritas penduduk negara itu dengan kelompok minoritas Muslim Syiah digelar.

IRNA  mengutip The Malaysian Insider melaporkan, Ketua Komisi HAM Malaysia mendesak digelarnya dialog di antara kelompok Islam negara itu mengingat bahwa UUD federal menjamin kebebasan kelompok-kelompok agama berbeda untuk melakukan aktivitasnya.

Hasmy Agam mengatakan, “Jika di negara-negara lain Muslim Sunni dan Syiah dapat hidup berdampingan kenapa di Malaysia kondisi seperti ini tidak boleh ada? Masalah-masalah sensitif semacam ini dapat diselesaikan dengan jalan dialog.”  

Ia menambahkan, “Kendati para pengikut kedua mazhab ini di sebagian sudut dunia terlibat konflik, namun kedua kelompok ini dapat mendialogkan perbedaannya masing-masing.”

The Malaysian Insider menulis, “Sekalipun kelompok Syiah adalah minoritas di Malaysia namun kelompok ini menjadi target pejabat Muslim negara itu. Kebijakan semacam ini aneh pasalnya Malaysia dan Iran, sebuah negara Syiah memiliki hubungan yang baik.”

Aktivis politik Malaysia ini menjelaskan, “Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan Malaysia di tahun 2020 akan terealisasi jika Kualalumpur bersikap adil terhadap kelompok-kelompok agama yang lain.”

Ia menambahkan, “Saya tidak bermaksud menciptakan perpecahan, akan tetapi saya percaya harus ada pemahaman yang lebih baik atas kondisi sekarang. Kita bahkan bisa mencapai kesepakatan dengan kelompok penentang dan ini adalah gagasan yang benar.”

Gerakan-gerakan anti-Syiah di Malaysia sejak bulan lalu dilakukan oleh Mukhriz Mahathir, Menteri Besar negara bagian Kedah, Malaysia dan putra Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri negara itu.   

Pengumuman resmi pelarangan aktivitas Muslim Syiah di Kedah adalah langkah awal yang diambil dan berlanjut dengan ide perubahan undang-undang dasar.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: