Irak Korban Aksi Kerusuhan Terorganisir AS dan Kelompok Takfiri

Irak dalam beberapa hari terakhir dihadapkan pada gelombang kerusuhan dan instabilitas keamanan. Insiden ledakan di Irak Tengah, Utara dan Barat mengakibatkan 45 orang tewas atau terluka. Poin penting di sini adalah, ledakan bom yang terjadi beberapa hari lalu di Baghdad, Mosul, Fallujah dan al-Anbar seluruhnya di rute patroli pasukan keamanan Irak.

Target aksi teror yang membidik militer serta para peziarah tempat-tempat suci dan makam para maksumin menunjukkan serangan tersebut dilancarkan dengan terorganisir dan penuh perhitungan. Program ini bukan terbatas di Irak, namun negara-negara seperti Suriah dan Lebanon juga tak luput dari ancaman ini.

Mencermati transformasi dan instabilitas di Irak, Lebanon dan Suriah selama beberapa bulan terakhir kita dapat menemukan satu keunikan. Keunikan tersebut adalah kesamaan operasi teror di tiga negara tersebut dan hal ini dengan sendirinya membenarkan bahwa ketiganya tengah menghadapi konspirasi kolektif.

Tak diragukan lagi, pengobaran api fitnah sektarian atau dengan kata lain menceburkan Irak, Suriah dan Lebanon dalam perang saudara serta etnis merupakan tujuan dari para arsitek dan pelaksana operasi teroris di ketiga negara tersebut.

Sejumlah pengamat politik meyakini poros kolektif anti Suriah Barat-Arab, menginginkan untuk memanfaatkan instabilitas bagi ambisi kawasan mereka dalam menghadapi ketiga negara ini dengan mengekspor krisis Suriah ke negara tetangga seperti Irak dan Lebanon. Tak hanya itu, mereka juga berusaha mendiktekan masalah ini bahwa krisis Damaskus merupakan ancaman bagi keamanan regional.

Di sisi lain, mengingat susunan demografi sosial di Irak serta krisis politik yang melanda negara ini, sekecil apapun tensi akan sangat sensitif dan membuka peluang munculnya kendala baru di Irak. Saat ini, di Irak kelompok Salafi dan Takfiri yang mendapat dukungan baik moril maupun materi dari negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab dan Yordania semakin semangat untuk merongrong pemerintahan Baghdad. Hal ini juga didukung dengan kondisi khusus kawasan saat ini.

Partai Baath di Irak pun memanfaatkan peluang yang muncul melalui penggalangan kerjasama dengan kelompok teroris Salafi dan radikal. Mereka berupaya mencitrakan dirinya sebagai ancaman bagi pemerintah Baghdad melalui pengobaran krisis di Irak sehingga mereka dapat memaksakan tuntutannya kepada pemerintah berkuasa.

Penghapusan undang-undang pelarangan aktivitas Partai Baath merupakan tuntutan utama yang terus ditekankan oleh kubu-kubu Irak yang berafiliasi dengan partai yang telah dilarang ini dalam beberapa bulan terakhir. Kubu politik ekstrim dalam negeri Irak yang sebagiannya memiliki hubungan dengan Partai Baath dan kelompok Takfiri memanfaatkan dukungan Washington dalam beberapa bulan ini dengan memprovokasi opini publik hingga partisipasi baik langsung atau tidak dalam setiap instabilitas di Irak. Hal ini tak lain dilakukan mereka untuk menekan pemerintahan Nouri al-Maliki dan membubarkan pemerintah Baghdad.

Yang patut dicermati adalah seluruh gerakan ini dijalankan berkat lampu hijau Amerika Serikat. Karena Washington senantiasa menunggu kesempatan untuk memanfaatkan setiap instabilitas di berbagai titik di kawasan Timur Tengah bagi kepentingan regionalnya.

Saat ini, warga sipil menjadi korban utama fitnah dan arogansi kelompok Takfiri dan pendukung Amerika di berbagai wilayah Irak. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri selalu mengaku sebagai pembela hak-hak bangsa kawasan. Dengan klaimnya ini baik langsung atau tidak, Amerika juga terlibat dalam konspirasi terhadap kedaulatan negara-negara seperti Irak, Suriah dan Lebanon.

Oleh karena itu, berbagai bangsa regional menyadari Amerika sebagai pihak di balik layar atas seluruh instabilitas di Timur Tengah. Mereka juga meyakini bahwa Washington terlibat dalam kejahatan kelompok teroris yang membantai warga di kawasan.

Menlu Lebanon: Kelompok Dalam Negeri Mengkhianati Hizbullah

Menteri Luar Negeri Lebanon menyatakan sejumlah kelompok Lebanon bekerjasama dengan kelompok-kelompok asing dalam mencantumkan nama Hizbullah dalam list hitam kelompok teroris Uni Eropa. Dikatakannya bahwa meski berbagai upaya dan tekanan dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan lobi Zionis terhadap Uni Eropa, proses pencantuman nama Hizbullah dalam daftar kelompok teroris oleh Uni Eropa tersebut menghadapi kesulitan.

Penipuan Bernama Perundingan Damai Israel-Palestina

Kurang dari sepekan pasca dimulainya babak baru perundingan damai antara Israel dan Otorita Ramallah, rezim Zionis dilaporkan akan melanjutkan pembangunan distrik ilegal Zionis. Pada saat yang sama, kementerian Luar negeri AS menyatakan juru runding Palestina dan Israel akan melanjutkan perundingan damai babak berikutnya di Yerusalem.

Reuters baru-baru ini melaporkan bersamaan dengan dimulainya babak lanjutan perundingan damai antara rezim Zionis dan Otorita Ramallah yang diumumkan kementerian luar negeri AS, seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Tel Aviv menyetujui pembangunan ratusan unit permukiman baru Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan. Padahal, aturan internasional menetapkan bahwa seluruh permukiman Zionis yang dibangun Israel di wilayah Palestina pasca perang Juni 1967 merupakan tindakan ilegal yang dihancurkan. Guy Inbar, Juru Bicara Administrasi Pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat mengatakan, Israel telah memberikan persetujuan awal pembangunan 800 unit rumah di permukiman Tepi Barat Sungai Jordan.

Meski memicu gelombang penentangan dari mayoritas rakyat dan kelompok Palestina, babak pertama perundingan damai antara Otorita Ramallah dan Israel  dengan mediasi Washington akhirnya digelar akhir bulan lalu. Kedua pihak dalam perundingan tersebut bersepakat untuk mengakhiri friksi selama sembilan bulan mendatang. Bersamaan dengan itu, rezim Zionis justru melanjutkan pembangunan permukiman ilegal baru di wilayah Palestina. Selain itu, pengadilan Israel memperpanjang penahanan 37 warga Palestina.

Keputusan Tel Aviv melanjutkan pembangunan permukiman Zionis dan eskalasi tekanan terhadap warga Palestina berlangsung di saat Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas berulangkali menyatakan bahwa tidak akan berunding dengan Israel, jika rezim Zionis masih melanjutkan pembangunan distrik ilegal di wilayah Palestina. Keputusan terbaru Abbas menerima dimulainya perundingan babak kedua dengan Israel jelas tidak mempertimbangkan pandangan mayoritas rakyat  dan kelompok Palestina.

Washington berupaya menghidupkan kembali perundingan damai antara Israel dan Otorita Ramallah setelah perundingan sebelumnya di tahun 2010 dibekukan, karena rezim Zionis tetap memaksakan ambisi ekspansifnya, terutama membangun permukiman Zionis di wilayah Palestina. Babak baru perundingan damai antara Otorita Ramallah dan Israel menunjukkan bahwa Mahmoud Abbas sebagai pemimpin Otorita Ramallah menutup mata atas penghentian pembangunan permukiman Zionis yang seharusnya dijadikan sebagai prasyarat perundingan.

Sejatinya berlanjutnya sikap kompromistis Otorita Ramallah terhadap Palestina jutru membuat Tel Aviv semakin arogan melanjutkan kebijakan destruktifnya yang memicu gelombang kecaman dari mayoritas rakyat dan kelompok perlawanan Palestina.

Para analis menilai perundingan damai selama lebih dari dua dekade lalu tidak membuahkan hasil apapun bagi Palestina dan bangsa-bangsa Arab, kecuali perluasan pembangunan distrik Zionis dan semakin meningkatnya tekanan Israel terhadap Palestina. Kini, Washington dan Tel Aviv memanfaatkan perundingan damai ini sebagai sarana untuk menjustifikasi eskalasi penjajahan Israel terhadap Palestina.

Pemerintahan Rouhani dan Masa Depan Nuklir Iran

Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran pada pemilu 14 Juni lalu menjadi sorotan dunia. Betapa tidak, meskipun sudah berlalu beberapa bulan lalu, tapi sejumlah media massa mainstream hingga kini masih menyoroti fenomena naiknya doktor hukum jebolan Glasgow Caledonian University itu dan transformasi Iran. Salah satu isu yang diangkat media massa Barat mengenai nuklir Iran; apakah isu nuklir Iran akan berubah dengan terpilihnya Rouhani ?

Koran Prancis, Le Monde di edisi barunya menurunkan liputan khusus terkait pertanyaan apakah naiknya seorang presiden moderat yang pernah menjadi kepala tim juru runding Iran dalam perundingan yang berlangsung antara  Iran dan negara-negara Barat tahun 2003 hingga 2006, akan mengubah proses perundingan nuklir?

Le Monde dalam liputannya mengungkapkan bahwa salah satu karakteristik penting Rouhani sebagai presiden terpilih Iran adalah penegasan urgensi transparansi dan diplomasi dalam perundingan nuklir Iran dengan Barat. Untuk itu, menurut Le Monde, perundingan mendatang tidak akan dilakukan secara langsung antara presiden dengan delegasi kelompok 5+1.Tapi dilakukan dengan kriteria khusus yang ditetapkan oleh presiden baru Iran.

Tampaknya, para analis Barat masih melihat jalan menuju kesepakatan kedua pihak membentur dinding. Le Monde menilai sebagian dari hambatan tersebut adalah sanksi. Pekan lalu, AS menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran yang berkaitan dengan industri otomotif. Le Monde menilai korban pertama dari aturan sepihak yang dikeluarkan Washington adalah industri otomotif Prancis.

Koran terkemuka Prancis ini mengemukakan bahwa sanksi baru terhadap Iran yang mulai diberlakukan awal Juli kemungkinan akan menyebabkan perusahaan otomotif negara itu menutup kantor perwakilannya di Jerman dan Inggris. Le Monde menulis, jika Paris tidak mendesak Obama untuk mengecualikan industri otomotif Prancis dari sanksi baru AS terhadap Iran, maka akan muncul masalah pengangguran baru dalam jangka pendek.

Tantangan lainnya ketika sanksi sepihak diterapkan adalah larangan pembelian minyak oleh negara-negara Uni Eropa, dan larangan transaksi antara jaringan perbankan Eropa dengan perbankan Iran. Tapi AS tetap memaksakan ambisinya untuk menciptakan masalah baru bagi perekonomian Iran, dan sayangnya Uni Eropa bersikap membabi buta mengamini kebijakan destruktif itu.

Sejak tahun 2010 hingga kini, Uni Eropa menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Iran atas tekanan Washington dengan dalih program nuklir Iran yang mereka klaim menyimpang dari tujuan sipilnya. Sebagian politisi Barat berkeyakinan bahwa meningkatnya biaya sanksi anti-Iran bisa menjegal kemajuan program nuklir sipil Iran. Pada saat yang sama para ekonom Eropa berkeyakinan bahwa sikap mengekor Uni Eropa atas kebijakan sanksi anti-Iran oleh AS menyebabkan Eropa kehilangan peluang kerjasama dengan Tehran di saat sejumlah negara anggotanya telah mengalami krisis ekonomi akut. Para analis Eropa sendiri berkeyakinan bahwa salah satu cara menyelesaikan masalah ini adalah tidak memperdulikan sanksi sepihak AS terhadap Iran dan membuka pintu kerjasama ekonomi dengan Tehran.

Sementara itu, Presiden terpilih Iran memandang sanksi dan perundingan dengan kelompok 5+1 sebagai peluang baru. Hassan Rouhani dalam statemennya setelah dinyatakan terpilih sebagai presiden Iran dalam pilpres 14 Juni, menegaskan akan membuka lembaran baru demi membela hak bangsa Iran di arena internasional melalui bahasa diplomasi yang terhormat dan elegan.

Intelektual Iran Mengkritik Sistem Demokrasi di Barat

Intelektual terkemuka Iran, Hassan Rahimpour Azghadi mengatakan, demokrasi dalam budaya Barat adalah kegiatan mengelabui opini publik.

Sebagaimana dilaporkan Mehrnews, Rahimpour Azgha di dalam ceramahnya di Universitas Islam Razavi, Mashad menuturkan, demokrasi dalam budaya Barat senantiasa mentransfer kekuasaan dari satu partai ke partai lain.

Ia menjelaskan, “Dalam pandangan pemikiran Islam, mencapai kekuasaan adalah bukan tujuan. Dalam Islam, sarana terpisah dari tujuan dan sarana juga dianggap bagian dari tujuan.”

Seraya menyatakan bahwa di Barat tujuan utama adalah meraih kekuasaan, Rahimpour Azghadi menambahkan, Revolusi Islam yang melaksanakan demokrasi sejati telah mengganggu masyarakat Barat, sebab menurut mereka Revolusi Islam lahir pada saat yang tidak tepat.

Berbicara tentang pemilu di Amerika Serikat, Rahimpour Azghadi menandaskan, pemilu di AS merupakan sebuah gerakan simbolis dan seluruh tahapannya hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok minoritas pemilik modal, sementara masyarakat biasa tidak punya peran di dalamnya.

“Partai-partai di Barat tidak akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kapitalisme dan liberalisme. Mereka bersaing hanya untuk mengelola sistem di dalam pemerintahan,” tambahnya.

Dia menilai budaya Barat saat ini sebagai sebuah kultur yang pernah diperangi oleh para nabi di masa lalu.

  BEBERAPA RIWAYAT TENTANG TAFAKKUR

DARI SAYYIDINA ALI BIN ABI THALIB KW

                                Dengan Asma Allah yang Mahakasih dan Mahasayang

“Bertafakkur mengantarkan pada kebaikan dan pengamalannya.”

“Siapa yang bertafakkur terbukalah mata hatinya.”

“Tidak ada pengetahuan yang menyerupai tafakkur.”

“Siapa yang banyak berpikir terhadap apa yang dipelajarinya,

maka semakin kokohlah ilmunya dan akan memahami

hal-hal yang belum dipahaminya.”

“Pikiran adalah cermin yang bening.”

“Siapa yang sedikit makan maka bersihlah pikirannya.”

“Bagaimana mungkin orang yang selalu kenyang dapat jernih pikirannya.”

“Berpikir selain hikmah adalah sebentuk kegilaan.”

“Siapa yang banyak berpikir tentang maksiat, dia akan terdorong kepadanya.”

“Barangsiapa yang berpikir akan keagungan Allah, dia akan tercengang.”

Dengan rahmat-Mu

Wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi

          Ya Arhamar Rahimin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: