Indonesia Terus Telurusi Dugaan Penyadapan

Indonesia terus bekerja untuk menulusuri dan melakukan klarifikasi atas dugaan penyadapan yang dilakukan atas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri Indonesia.

“Sebenarnya isu penyadapan bukan pertama kali didengar dan diberitakan. Beberapa waktu lalu saat ada aksi penyadapan oleh negara tertentu terhadap Indonesia diangkat atau diberitakan, Presiden segera menginstruksikan jajaran terkait khususnya Menlu dan Kepala BIN untuk melakukan telahaan dan klarifikasi terhadap pihak termaksud,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada ANTARA di Jakarta.

Julian mengatakan saat ini otoritas yang diperintahkan Presiden masih terus bekerja menyesuaikan dengan informasi yang berkembang di lapangan.

“Dan saat ini mereka, Kemlu dan BIN sedang bekerja dan merumuskan langkah lebih lanjut sesuai dengan perkembangan di lapangan,” katanya.

Pada The Guardian, harian yang berbasis di Australia menurunkan laporan mengenai upaya penyadapan yang dilakukan negara itu kepada sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia. Dalam laporan yang dapat diunduh melalui situs harian itu, upaya penyadapan dilakukan kepada beberapa pejabat Indonesia termasuk diantaranya Presiden RI.

Pers Australia Ingatkan Abbott Jika Tak Minta Maaf

Media-media di Australia terus menekan Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk meminta maaf pada Indonesia. Sydney Morning Herald, misalnya, menyebut upaya regional untuk memerangi terorisme bisa terancam jika Australia dan Indonesia tidak bisa menyelesaikan perbedaan atas tuduhan mata-mata.

Mengutip pendapat sejumlah pakar kontra-terorisme, kebuntuan atas tudingan mata-mata bisa memiliki dampak serius pada operasi ini. Apalagi, kata media ini mengutip pendapat pakar kontra-terorisme, Nick O’Brien, jika sampai Jakarta benar-benar mewujudkan ancaman mereka untuk menurunkan derajat hubungannya dengan Australia.

“Itu bisa membahayakan seluruh inisiatif penyelundupan manusia yang digagas pemerintah saat ini,” katanya, yang dalam tulisan di halaman yang sama memajang halaman depan Koran Tempo sebagai ilustrasinya.

Sementara itu, Komisaris Polisi Federal Tony Negus mengatakan sekitar 30 personelnya di Indonesia akan tetap melanjutkan pekerjaan mereka. “Mereka berada di sana pada saat ini dan hubungan selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu yang sangat sehat,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerukan diakhirinya beberapa latihan militer bersama, patroli maritim bersama terkait penyelundupan manusia, dan beberapa kerjasama intelijen. Namun ia tidak spesifik menyebutkan kerja sama kepolisian.

Sebelumnya, politikus Australia, Mark Textor meminta maaf karena menyebut Menteri Luar Negeri marty Natalegawa seperti bintang film porno. Lewat akun Twitter-nya, @markatextor, ia menyebut Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mirip dengan bintang film syur asal Filipina yang sempat ngetop tahun 1970-an.

“Australia dituntut meminta maaf oleh seseorang yang wajahnya mirip bintang porno Filipina tahun 1970-an,” kicau Textor.

Kicauan tersebut jelas menuai berbagai reaksi dari pengikutnya. Beberapa orang menganggap ucapan Textor itu tidak pantas. Di hari berikutnya, ia menuliskan tweet permintaan maaf.

Kebencian Warga Gaza terhadap Ulama Penjilat dan Penyebar Fitnah, Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi di sambut warga Gaza dengan protes dan kecaman. Mereka menyebut Qardawi sebagai agen Zionis dan ulama penyebar perselisihan. Warga Gaza juga turut mengecam raja-raja Arab yang memberi dukungan secara terbuka dan bantuan persenjataan terhadap kelompok oposisi Suriah yang berperang untuk menjatuhkan presiden Bashar Asad namun tidak melakukan hal yang sama untuk membebaskan Gaza dan Palestina yang berada di bawah penjajahan rezim Zionis sejak lebih dari 60 tahun lalu.

Yusuf Qardawi beserta 60 tokoh Islam dari beberapa negara Arab lainnya mengunjungi jalur Gaza dibawah pengawalan dan pengamanan militer Israel. Sumber Israel menyebutkan, militer Israel bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan Yusuf Qardawi selama berada di Jalur Gaza.

Dewan Ulama Mesir Resmi Mencoret Nama Al-Qaradhawi

Dewan Tinggi Ulama Mesir secara resmi mencopot Mufti Qatar—keturunan asli Mesir—Yusuf Al-Qaradhawi dari keanggotaan Dewan.

Al-Alam  melaporkan, keputusan itu diambil dalam sidang anggota Dewan yang dipimpin oleh Syeikh Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib.

Al-Qaradhawi dicopot dari keanggotaan Dewan Tinggi Ulama Mesir karena sikap anti-militer dan dukungannya terhadap ikhwanul Muslimin yang mendapat kritikan dan protes di negara ini.

Mufti Mesir yang sekarang telah mendapat kewarganegaraan Qatar ini juga dikenal sebagai “bapak Salafi-Takfiri” atas dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris Salafi-Takfiri yang beroperasi di Suriah.

DK PBB Didesak untuk Menindak Saudi Karena Dukung Terorisme

Kementerian Luar Negeri Suriah dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB mendesak lembaga itu untuk segera menindak Arab Saudi karena dukungannya terhadap gerakan “Takfiri dan Teroris” di Suriah.

Situs berita Al Ahram seperti dikutip Tasnim News  melaporkan, Kemenlu Suriah, Senin  melayangkan dua surat terpisah kepada Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan.

Dalam suratnya kepada DK PBB, pemerintah Suriah meminta lembaga itu untuk segera menindak Saudi sebagai negara yang bertanggung jawab atas penyebaran pemikiran Takfiri dan Terorisme di Suriah. Pemikiran ini tidak hanya mengancam Suriah tapi seluruh kawasan dan dunia.

Kemenlu Suriah mengumumkan, badan intelijen Saudi dengan kerjasama sekutu-sekutunya di beberapa negara kawasan mendukung gerakan Takfiri di Suriah. Dengan membuka pintu-pintu perbatasannya dengan sejumlah negara tetangga seperti Yordania mereka mengirim para teroris terlatih untuk bertempur di Suriah.

Dalam dua surat itu dikatakan, langkah Saud Al Faisal, Menteri Luar Negeri Saudi yang mengirim persenjataan dan teroris ke Suriah sangat berbahaya dan harus dihentikan. DK PBB juga didesak mengambil tindakan segera.

Damaskus berharap komite-komite DK PBB untuk urusan perang melawan terorisme mampu bertindak menghentikan aksi-aksi teror yang dilakukan kelompok Takfiri dan Al-Qaeda atas dukungan pemerintah Saudi.

Pemerintah Suriah juga menganggap beberapa negara kawasan lain seperti Turki dan Qatar sebagai penyandang dana dan logistik bagi kelompok-kelompok teroris.

Menlu Saudi dalam pidatonya berulang kali menekankan dukungan Riyadh terhadap kelompok-kelompok bersenjata Suriah. Ia mengatakan bahwa Bashar Assad, Presiden Suriah tidak boleh campur tangan dalam fase transisi yang mungkin dicapai pasca Konferensi Jenewa 2.

 Teroris Termuda Saudi Masuk ke Suriah

Sumber-sumber pemberitaan Suriah mengkonfirmasikan masuknya teroris termuda dari Arab Saudi ke Suriah. Teroris bernama Abdullah Al-Shemri, beberapa waktu lalu masuk ke Suriah dan setelah bergabung dengan kelompok Salafi-Takfiri, dia mendapat julukan Abul Mu’taz Al-Jazri. Dia baru berusia 16 tahun dan menjadi teroris Arab Saudi termuda yang berperang melawan pemerintahan sah Bashar Al-Assad.

Al-Joumhouria: Hizbullah dan Israel Bersiap untuk Pertempuran Baru

Salah satu surat kabar Lebanon mengabarkan kemungkinan terjadinya perang baru Hizbullah dengan rezim Zionis Israel.

Tasnim News  melaporkan, surat kabar Al-Joumhouria mengutip salah satu sumber terpercaya menulis, teror Syahid Hassan Al-Laqqis, salah seorang komandan senior Hizbullah akan memicu perang baru antara Hizbullah dengan Israel.

Al-Laqqis yang memimpin bagian teknologi mutakhir Hizbullah itu beberapa pekan lalu diteror di Selatan Beirut. Hizbullah menuduh Israel terlibat dalam aksi teror ini.

Sumber itu mengaku, Hizbullah tengah bersiap untuk menggelar perang baru melawan Israel. Terkait hal ini mereka telah mendirikan sejumlah kamp latihan baru bagi pasukannya. Menurutnya Israel dan Hizbullah tidak menginginkan kekerasan meluas.

Al-Joumhouria mengatakan, Israel berkonsentrasi meneror petinggi dan komandan-komandan Hizbullah, ketika gerakan perlawanan Islam Lebanon itu melakukan operasi keamanan terbatas.

Kesepakatan nuklir Iran dengan enam kekuatan dunia menyebabkan eskalasi krisis di Timur Tengah berkurang.

Ikhwanul Muslimin Ajukan Syarat untuk Menerima Hasil Referendum Mesir

Ikhwanul Muslimin, Mesir mengumumkan sejumlah syarat untuk menerima hasil referendum undang-undang dasar baru negara itu.

Situs berita Al-Masry Al-Youm  melaporkan, salah satu syarat Ikhwanul Muslimin mau menerima hasil referendum UUD adalah keikutsertaan 35 juta warga Mesir yang memenuhi syarat dalam referendum ini.

Syarat lain Ikhwanul Muslimin adalah diraihnya 75 persen suara sepakat atas UUD baru.

Amr Darrag, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin mengumumkan, “Ikhwanul Muslimin sampai saat ini belum menentukan sikap finalnya terkait keikutsertaan dalam referendum,  memberikan suara menolak atas UUD atau memboikotnya.”

Darrag menambahkan, “Sikap ini akan diambil dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.”

Yasser Hamza, anggota Komite Hukum Partai Kebebasan dan Keadilan juga menjelaskan, “Keikutsertaan 35 juta orang dari seluruh warga Mesir yang memenuhi syarat dalam referendum UUD dan 75 persen suara setuju mereka akan membuat Ikhwanul Muslimin menerima dengan resmi UUD.”

Mohamed Abu Samra, Sekretaris Jenderal Partai Islam, sayap politik kelompok Jihad, Mesir mengatakan bahwa partainya akan memboikot referendum UUD dan meminta masyarakat Mesir untuk tidak ikut serta dalam referendum tersebut.

UUD Mesir diserahkan kepada Adly Mansour, Presiden interim negara itu setelah dilakukan peninjauan ulang di dua komite ahli dan umum. Referendum UUD Mesir akan digelar Januari 2014.

Dunia Menutup Mata Atas Genosida di Palestina

Seorang analis politik mengkritik para pemimpin dunia karena bungkam dan tidak melawan praktek genosida perlahan yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

“Sayangnya, para pemimpin dunia menutup mata terhadap pelanggaran terburuk rezim Zionis dan mereka terus melanjutkan kejahatan itu. Israel terus melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan apa yang saya sebut sebagai genosida perlahan,” kata Stephen Lendman kepada Press TV.

Dia menyebut pembicaraan kompromi antara Israel dan Palestina sebagai sebuah lelucon. “Perundingan itu sejak awal adalah sebuah upaya yang sia-sia dan tidak berguna,” ujarnya.

Menurut Lendman, Israel tidak bernegosiasi. Tel Aviv  hanya menuntut. Syarat-syarat perundingan sepenuhnya satu arah. Rezim Zionis mungkin sudah mengontrol sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat.

“Israel sedang membangun tembok Apartheid. Ketika pembangunan itu selesai, maka Israel akan menganeksasi sekitar 10-12 persen dari wilayah Palestina,” jelasnya.

Lendman mengecam dukungan penuh Amerika Serikat terhadap kebijakan-kebijakan arogan Israel selama beberapa dekade terakhir.

“Ini sungguh memalukan dan rakyat Palestina benar-benar sendiri dan tidak ada yang tersisa bagi mereka kecuali pendudukan militer permanen. Itulah proyek dan agenda Zionis,” tambahnya.

Hal itu disampaikan dalam menanggapi proposal terbaru Menteri Ekonomi Israel Naftali Bennett tentang pencaplokan bagian tertentu dari tanah Palestina di Tepi Barat dan memasukkannya di bawah kontrol penuh militer Israel.

Komisi HAM Malaysia Usulkan Dialog Sunni-Syiah di Negara itu

Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) ingin agar dialog antara Muslim Ahlu Sunnah, mayoritas penduduk negara itu dengan kelompok minoritas Muslim Syiah digelar.

IRNA  mengutip The Malaysian Insider melaporkan, Ketua Komisi HAM Malaysia mendesak digelarnya dialog di antara kelompok Islam negara itu mengingat bahwa UUD federal menjamin kebebasan kelompok-kelompok agama berbeda untuk melakukan aktivitasnya.

Hasmy Agam mengatakan, “Jika di negara-negara lain Muslim Sunni dan Syiah dapat hidup berdampingan kenapa di Malaysia kondisi seperti ini tidak boleh ada? Masalah-masalah sensitif semacam ini dapat diselesaikan dengan jalan dialog.”  

Ia menambahkan, “Kendati para pengikut kedua mazhab ini di sebagian sudut dunia terlibat konflik, namun kedua kelompok ini dapat mendialogkan perbedaannya masing-masing.”

The Malaysian Insider menulis, “Sekalipun kelompok Syiah adalah minoritas di Malaysia namun kelompok ini menjadi target pejabat Muslim negara itu. Kebijakan semacam ini aneh pasalnya Malaysia dan Iran, sebuah negara Syiah memiliki hubungan yang baik.”

Aktivis politik Malaysia ini menjelaskan, “Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan Malaysia di tahun 2020 akan terealisasi jika Kualalumpur bersikap adil terhadap kelompok-kelompok agama yang lain.”

Ia menambahkan, “Saya tidak bermaksud menciptakan perpecahan, akan tetapi saya percaya harus ada pemahaman yang lebih baik atas kondisi sekarang. Kita bahkan bisa mencapai kesepakatan dengan kelompok penentang dan ini adalah gagasan yang benar.”

Gerakan-gerakan anti-Syiah di Malaysia sejak bulan lalu dilakukan oleh Mukhriz Mahathir, Menteri Besar negara bagian Kedah, Malaysia dan putra Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri negara itu.   

Pengumuman resmi pelarangan aktivitas Muslim Syiah di Kedah adalah langkah awal yang diambil dan berlanjut dengan ide perubahan undang-undang dasar.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: