Beginilah Cara Diktator Arab Menyewa Loyalitas Rakyat

Mengomentari iming-iming uang yang diobral negara-negara Arab untuk meredam aksi protes rakyat, mingguan The Economist dalam salah satu artikelnya menyoroti upaya rezim-rezim otoriter Arab yang berusaha membeli ataupun menyewa kesetiaan rakyatnya walau hanya sesaat dengan imbalan uang.

Economist dalam artikelnya yang bertajuk “Throwing Money at The Street” itu menegaskan, rezim-rezim otoriter Arab berusaha meredam protes dan menenangkan amarah rakyat dengan menebar uang dan menjanjikan beragam insentif. Mingguan terbitan Inggris itu mencatat, “Mayoritas rezim Arab meningkatkan dana pembayaran langsung dan tak-langsungnya ke masyarakat. Sebagai misal, Arab Saudi menaikkan pembayaran di sektor publik hingga 15 persen dengan mengalokasikan anggaran 36 miliar USD.”

Negara-negara Arab Lainnya seperti Libya, Kuwait, dan Bahrain berusaha menebus loyalitas rakyatnya dengan menjanjikan dana bantuan tunai. Tentu saja dengan syarat mereka harus taat terhadap rezim penguasa. Di Kuwait, setiap orang dijanjikan dengan iming-iming uang 4 ribu dolar. Sementara di Bahrain, kesetiaan rakyatnya dihargai dengan bandrol 2500 dolar per keluarga. Tidak hanya itu, rakyat Kuwait juga mendapatkan insentif tambahan berupa pemberian paket makanan gratis selama setahun sedangakan pemerintah Bahrain telah menyiapkan bantuan 100 juta dolar untuk membantu setiap keluarga yang terpapar dampak inflasi pangan.

Mingguan terbitan Inggris itu menambahkan, “Namun demikian, dana terbesar yang digelontorkan untuk meredam gejolak instabilitas politik adalah proyek pemerintahan negara-negara Arab untuk menggenjot investasi di bidang infrastruktur industri minyak dan gas. Sebagai contoh, pemerintah Arab Saudi menanamkan modal 500 miliar USD di sektor tersebut. Sementara Aljazair rencananya akan menyisihkan dana investasi di bidang migas sebesar 156 miliar USD hingga tahun 2014 nanti. Uni Emirate Arab juga berencana mengalokasikan 40 miliar USD dari cadangan devisanya untuk memangkas bunga kredit dan merangsang pertumbuhan ekonomi”.

Menurut The Economist, tampaknya rezim-rezim Arab sengaja menerapkan kebijakan semacam itu untuk mengejar keuntungan politik jangka pendek. Namun dengan melihat tumbangnya Hosni Mubarak, efektifitas politik uang para penguasa Arab tersebut patut diragukan. Pasalnya, dengan menyimak berbagai laporan media, tampak jelas bahwa negara-negara Arab gagal membeli kesetiaan rakyatnya. Bahkan negara semacam Arab Saudi pun yang dikenal begitu royal untuk membeli loyalitas rakyatnya ternyata tak juga sukses.

Kenyataan ini membuktikan bahwa tuntutan utama rakyat regional bukan sekedar kesejahteraan ekonomi tetapi lebih dari itu mereka lebih mengharapkan terwujudnya keadilan dan kebebasan. Rakyat negara-negara Arab kini sudah terlalu muak dengan tipikal para penguasa Arab yang senantiasa menjadi boneka permainan politik Barat. Rezim-rezim otoriter Arab kini mesti sadar bahwa loyalitas dan hati nurani rakyat terlalu hina jika hanya dihargai sekian ribu dolar. Karena kehormatan sebuah bangsa yang sadar tidak pernah bisa dibeli dengan uang.

Hizbullah Bantah Intervensi di Bahrain

Gerakan Hizbullah Lebanon membantah tuduhan keterlibatan kelompok perjuangan Islam ini dalam demonstrasi rakyat di Bahrain. Seperti dilaporkan Press TV, dalam statemennya Hizbullah menolak tuduhan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Bahrain yang menyebut muqawamah Lebanon campur tangan dalam urusan Bahrain dengan memberikan pelatihan kepada sejumlah warga Bahrain.

Seraya menyebut tuduhan itu bohong dan tak berdasar, Hizbullah menegaskan sikapnya yang tidak bisa berdiam diri menghadapi tuduhan tersebut. Dinyatakan pula bahwa tuduhan Menlu Bahrain itu bertujuan untuk melemahkan citra Hizbullah yang selalu berusaha mewujudkan perdamaian dan membela kaum tertindas. Meski demikian, Hizbullah menyatakan bahwa gerakan ini tetap mendukung warga Bahrain secara politik sebagai bagian dari misi dan tanggung jawabnya.

Ikhwanul Muslimin Desak Militer Mesir Akhiri Blokade Gaza

Partai oposisi terbesar Mesir, Ikhwanul Muslimin mendesak Dewan Tinggi Militer untuk mengambil langkah-langkah dalam mematahkan blokade Jalur Gaza.

Kelompok ini menyambut dukungan tentara Mesir terhadap revolusi rakyat dan mendesak Dewan Tinggi Militer untuk memahami tuntutan rakyat Mesir terkait pencabutan blokade Gaza. Demikian pernyataan organisasi ini dalam rilisnya.

Kelompok oposisi ini juga meminta semua bangsa Arab untuk mengambil sikap menentukan terhadap pengepungan yang telah mencekik kehidupan rakyat di Jalur Gaza.

Rezim Hosni Mubarak digulingkan karena melayani kepentingan rezim Zionis Israel dengan membantu pembantaian warga Gaza,” tulis Ikhwanul Muslimin.

“Kini, dunia Arab telah menyingkirkan rezim-rezim otoriter yang didukung Amerika Serikat dalam revolusi rakyat baru-baru ini. Sekarang tiba waktunya bagi pemerintah yang berkuasa di Mesir untuk membantu saudara-saudara kita di Jalur Gaza,” tambahnya.

Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Elaraby dilaporkan telah memperingatkan Israel terhadap serangan militer ke Gaza.

Mesir Siap Rangkul Iran dan Hizbullah Lebanon

Menteri Luar Negeri baru Mesir Nabil El Arabi mengatakan bahwa negaranya siap untuk mempromosikan hubungan antara Tehran dan Kairo. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai menteri luar negeri Mesir, El Arabi mengatakan, Kairo siap untuk membuka lembaran baru dengan Republik Islam Iran.

Menurut El Arabi, pemerintah Mesir tidak melihat Iran sebagai negara musuh dan kedua negara juga memiliki hubungan historis yang mengakar. Ditambahkannya, pembentukan hubungan diplomatik tergantung pada pihak Iran.

Pada bagian lain pernyataannya, El Arabi juga menyatakan kesiapan negaranya untuk melakukan dialog dengan Hizbullah Lebanon. Ditandaskannya, “Hizbullah merupakan sebuah partai di tengah masyarakat Lebanon dan jika kelompok itu tertarik untuk melakukan pembicaraan, kami akan menyambutnya.”

Sebelumnya pada bulan Maret, Kepala Bagian Kepentingan Iran di Mesir, Mojtaba Amani mengatakan, hubungan antara Tehran dan Kairo, yang sudah lama membeku dapat dicairkan. Ditambahkannya, “Mengingat perkembangan saat ini di Mesir, maka tiba waktunya untuk memperluas hubungan bilateral kedua negara.”

Pejabat Iran menyatakan bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara hanya terbatas pada kerangka kepentingan sejak tahun 1979, tapi sudah saatnya kedua belah pihak membuat keputusan yang tepat berdasarkan peristiwa terkini dan transformasi di Mesir.

Tehran dan Kairo tidak memiliki hubungan diplomatik penuh sejak kemenangan Revolusi Islam Iran. Tehran memutuskan hubungan dengan Kairo setelah Mesir menandatangani Perjanjian Camp David dengan rezim Zionis Israel dan memberikan suaka kepada Syah Iran Mohammad Reza Pahlavi.

Israel Cemaskan Hubungan Tehran-Kairo

Pernyataan terbaru yang disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Nabil al-Arabi yang menekankan perlunya membuka hubungan baru antara Kairo dan Tehran direaksi dengan cemas oleh Rezim Zionis Israel.

Media Israel seperti dilaporkan situs saluran televisi al-Alam menyebut pernyataan Menlu Mesir sebagai hal yang mengkhawatirkan. Media-media tersebut menyatakan bahwa ajakan Mesir untuk membuka hubungan baru dengan Iran menunjukkan bahwa Mesir saat ini tidak memandang Iran sebagai musuh seperti ketika negara itu dipimpin oleh Hosni Mubarak.

Al-Arabi hari Selasa lalu mengatakan bahwa Mesir memandang Hizbullah sebagai bagian dari rakyat Lebanon dan tidak ada larangan bagi siapapun untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Hizbullah.

Nabil al-Arabi sebelum menjabat sebagai Menlu Mesir pernah duduk sebagai hakim di Mahkamah Internasional Denhaag dan terlibat aktif dalam menentang pembangunan tembok pemisah Israel di Tepi Barat Sungai Jordan.

Al-Arabi juga pernah menuntut pengadilan atas para pemimpin Rezim Zionis dengan tuduhan kejahatan perang dan pembantaian massal.

Di bagian lain, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di Parlemen Iran Alaouddin Boroujerdi menyebut rezim Mubarak, dikatator terguling Mesir sebagai penghalang utama terjalinnya hubungan Tehran dan Kairo.

New York Times: Rezim Saudi Segera Tumbang

Koran New York Times, Amerika Serikat dalam sebuah laporannya menulis, meski rezim Al Saud memanfaatkan strategi isu sektarian untuk mempertahankan tahtanya, tapi pada akhirnya Arab Saudi juga terpaksa tunduk terhadap tuntutan rakyat.

Situs Iran News Network (INN),  mengutip New York Times melaporkan, syarat-syarat yang telah mendorong kebangkitan rakyat di Tunisia dan Mesir juga terdapat di Arab Saudi. Meski demikian, berbeda dengan kedua negara tersebut, pemerintah Saudi dalam jangka pendek dapat mencegah ancaman-ancaman serius tersebut dengan mengandalkan sumber-sumber finansial yang signifikan dan strategi. Salah satu strateginya adalah memanfaatkan isu sektarian.

“Kendati Raja Saudi telah melaksanakan reformasi bersifat ujicoba dan temporal, tetapi rezim itu membutuhkan upaya yang lebih besar. Yaitu, selain menciptakan tiga juta lapangan kerja, juga lebih membuka sistem politik sehingga mampu memberantas korupsi,” tambahnya.

“Selain itu, pemerintah juga harus memberi kesempatan kepada orang-orang di luar kerajaan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Langkah-langkah tersebut penting khususnya jika terjadi penurunan harga minyak. Hal ini akan memaksa rezim Saudi untuk bekerjasama dengan kelompok oposisi,” jelas New York Times.

Arab Saudi dalam beberapa pekan terakhir menjadi ajang protes anti-pemerintah dan intervensi militer negara itu di Bahrain juga menuai kritikan publik.

Ahmadinejad: Era Rezim Boneka Amerika di Timteng Berakhir

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan era rezim boneka Amerika Serikat telah berlalu, dan bahwa revolusi yang berlaku di Timur Tengah adalah dalam rangka menentang para diktator yang didukung AS di kawasan.

Di hadapan ribuan warga Bushehr di barat daya Iran, Ahmadinejad menegaskan keberadaan energi besar yang masih terpendam dalam menentang “kekuatan setan” di kawasan.

“Kami selalu mengatakan, dan kami katakan lagi, kebebasan berbicara, dan hak untuk menentukan nasib, serta hak menuntut keadilan dan spiritualitas adalah hak semua bangsa,” tegas Ahmadinejad.

Lebih lanjut, Ahmadinejad menyinggung revolusi di Mesir dan Tunisia seraya mengatakan, revolusi baru-baru ini di Timur Tengah semuanya adalah dalam rangka melawan para diktator yang telah mengabaikan negara mereka.

“Para diktator telah menjauh dari rakyat mereka, dan dengan demikian menjadi mereka dibenci oleh rakyat. Semakin mereka melakukannya, maka mereka akan semakin tergantung pada kekuatan arogan,” katanya.

Menurutnya, semakin kejam para diktator, maka semakin besar dukungan AS terhadap mereka. Namun rakyat sadar dan hal itu tidak dapat diteruskan.

Hamas: Tel Aviv Mengancam, Siapa Takut!!

Sami Abu Zuhri, Jurubicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengatakan, “Hamas dan bangsa Palestina tidak pernah takut akan pernyataan ancaman dari para pemimpin Tel Aviv.”

Menurut laporan ISNA, Sami Abu Zuhri, Jubir Hamas dalam sebuah pernyataan mengatakan, “Ancaman ini menunjukkan bahwa serangan militer rezim Zionis Israel ke Jalur Gaza telah diprogram sejak sebelumnya dan kejahatan ini muncul dari motif politik.”

Sebelum ini Silvan Shalom, Wakil Perdana Menteri Zionis Israel mengatakan, “Kami tidak punya cara lain untuk menggulingkan pemerintahan Hamas, selain menyerang Jalur Gaza.”

“Militer Israel tidak boleh merasa cukup dengan melakukan pengeboman terhadap terowongan-terowongan dan kawasan terbuka, tapi harus menarget dan meneror para pemimpin politik Hamas,” ungkapnya.

Menurut laporan situs Pusat Informasi Palestina, Matan Vilnai, Deputi Menteri Peperangan Zionis Israel mengatakan, “Dalam perang baru militer Zionis dengan Hamas yang ada hanya masalah waktu.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: